Segini Besaran Gaji UMR Mojokerto 2023 [Update]

Gaji UMR Mojokerto – Dalam percaturan ekonomi nasional, sektor industri mengalami peningkatan yang semakin besar. Salah satu daerah di Jawa Timur yang sektor industrinya meningkat, baik ditinjau dari investasi maupun penyerapan tenaga kerja adalah daerah Mojokerto.

Maka tak heran, ketika masa pencarian kerja, banyak lulusan sekolah yang ingin mengadu nasib di Mojokerto. Fenomena seperti ini menjadikan Mojokerto sarat dengan SDM yang produktif. Lalu, berapa Besaran gaji UMR Mojokerto 2023 ini?

Perbedaan UMR, UMP dan UMK

Sebelum masuk ke penetapan gaji UMR Mojokerto 2023, Anda harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara UMR, UMP, dan UMK. Lantaran, sistem pengupahan yang mayoritas orang menyebutnya dengan UMR, nyatanya sudah tidak digunakan lagi.

1. Berdasarkan Definisi

UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar pendapatan karyawan wilayah provinsi. Penetapannya dilakukan setiap tahun melalui proses yang panjang.

Pertama, perwakilan birokrat, buruh, akademisi, dan pengusaha melaksanakan rapat perumusan UMR. Kedua, membentuk tim survei untuk mencari informasi harga sejumlah kebutuhan hidup para karyawan, pegawai, dan buruh. Ketiga, memperoleh angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah upah minimum yang menggantikan UMR.  Cakupan wilayahnya meliputi seluruh wilayah yang ada dalam satu provinsi, baik kota maupun kabupaten.

UMK adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar pendapatan karyawan wilayah kabupaten/kota. Penetapannya dilakukan setiap tahun dengan melalui proses yang panjang. Walau sama-sama ditetapkan oleh gubernur, tetapi masing-masing kota/kabupaten memiliki tingkat UMK berbeda.

Dalam menetapkan UMK, gubernur harus menetapkan gaji dengan nominal yang lebih besar daripada nominal UMR. Namun, apabila di suatu kabupaten/kota belum bisa menetapkan gaji dengan standar UMK, maka pemilik usaha bisa memberikan gaji karyawan dengan standar UMR.

2. Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Telah ada aturan yang merevisi penerapan UMR. Awalnya, UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 tahun 1999. Menurut ketetapan Permenaker RI tahun 1999, Upah Minimum Regional ada 2 jenis. Pertama UMR tingkat 1 (provinsi). Kedua, UMR tingkat 2 (kabupaten/kota).

Namun, direvisi melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 226 tahun 2000, yang menyatakan bahwa UMR sudah tidak berlaku lagi. UMR tingkat 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi). Sedangkan UMR tingkat 2 menjadi UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

3. Berdasarkan Penetapan Gaji

Pendapatan karyawan di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan pendapatan karyawan di tingkat kabupaten atau kota sebenarnya sama saja ditetapkan oleh gubernur. Hanya saja, gubernur mendapat masukan dari DPD tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten. Selanjutnya, wewenang DPD adalah memantau masyarakat secara langsung guna melakukan survei data tertentu.

4. Berdasarkan Kriteria Penerima Gaji

Apabila karyawan belum menikah (single), maka gajinya bisa lebih sedikit. Hal ini dikarenakan kebutuhan pokok dan tanggung jawab karyawan tersebut tidak terlalu banyak, dibanding karyawan yang sudah berkeluarga dan memiliki momongan.

Begitupun dengan status kerja karyawan. Apabila karyawan tersebut karyawan kontrak borongan atau harian, gaji yang diterima berdasarkan absensi kehadiran kerja setiap bulannya.

5. Berdasarkan Sistem Pembayaran

Apabila buruh kontrak, akan menerima upah minimum regional dengan pembayaran dilakukan pada tanggal 21 atau 1 per bulannya. Lantaran, buruh tersebut dikontrak sekurang-kurangnya 2-5 tahun.

Sedangkan apabila buruh borongan atau harian, akan menerima upah pembayaran pada tanggal 25 per bulannya. Buruh hanya libur satu hari dalam satu minggu. Dan buruh tidak mendapat bonus layaknya yang sudah menjadi karyawan tetap perusahaan.

Penetapan Gaji Karyawan di Mojokerto 2023

Besaran UMR dan UMK di beberapa wilayah, seperti umr Yogyakarta, Jawa Barat, dan lain-lain telah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/2020 yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur di Indonesia.

Intinya dalam surat tersebut adalah harus ada upaya dari pemerintah setempat untuk memberi perlindungan dan keberlangsungan kerja bagi pekerja dan buruh. Maka, menindaklanjuti hal tersebut, beberapa gubernur termasuk Gubernur Jawa Timur melakukan penyesuaian penetapan Upah Minimum tahun 2023.

Gaji UMR Mojokerto 2023

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2023, penetapan UMR Surabaya 2023 sebesar Rp 4.300.479. Otomatis jika menggunakan standar UMR/UMP, gaji UMR Mojokerto 2023 juga sebesar itu.

Gaji UMK Mojokerto 2023

Di samping gaji UMR, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengatur pengupahan 37 daerah lain setingkat kabupaten/kota di Jawa Timur.  Di Kabupaten Mojokerto, upah UMK pada 2023 ditetapkan sebesar Rp 4.279.787,17. Keputusan penetapan nominal ini memang lebih rendah daripada usulan pemerintah daerah setempat. Namun, ternyata mengalami kenaikan sebesar Rp 100.000 dari UMK 2020 dan masuk ke dalam rincian UMK ring 1.

Berbeda dengan Kabupaten Mojokerto, justru gaji UMK Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar Rp 2.481.302. Angka ini mengalami kenaikan dari sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp 2.456.302,97 dan masuk ke dalam rincian UMK ring 2. Sebuah disparitas upah yang menjadi sorotan. Jika perbedaan ini terus-menerus terjadi, bisa berdampak serius pada tingkat perekonomian masyarakat  di luar ring 1, seperti dampak kemiskinan.

Sanksi Perusahaan Membayar Upah di Bawah UMR

Sangat disayangkan, ketika terjadi kenaikan UMR termasuk gaji UMR Mojokerto 2023 dan gaj UMK Mojokerto 2023 setiap tahunnya, masih banyak perusahaan yang tidak membayar upah sebagaimana ketentuan pemerintah. Pada tahun 2020, dari 934 perusahaan yang ada hanya 111 perusahaan yang mampu membayar gaji karyawan sesuai UMK.

Selebihnya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Alasannya menerapkan ‘filosofi upah sesuai UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebenarnya berdasar kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima pekerjaan’.

Padahal jika kejadian pemberian gaji UMR Mojokerto 2023 seperti itu disengaja, pemerintah dapat memberi sanksi berdasar UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. Sanksi berupa pidana, yaitu kurungan penjara dengan periode tahanan 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya sebesar Rp 100.000.000 hingga Rp 400.000.000.

Tiga Bagian Gaji UMR Mojokerto 2023

Berdasarkan ketetapan pemerintah No 07 tahun 1990, gaji UMR termasuk gaji UMR Mojokerto 2023 ada tiga bagian. Pertama, gaji pokok yang didapat dari aspek tingkatan atau tipe profesi yang disepakati antara perusahaan dan karyawan. Kedua, tunjangan awal perusahaan yang umumnya diperuntukkan bagi karyawan yang sudah berkeluarga (istri, anak, ongkos kendaraan untuk kerja di luar kantor). Ketiga, subsidi diluar gaji pokok yang berbentuk layaknya biaya makan karyawan.

Jadi, walaupun terkenal dengan daerah industri, masih ada disparitas gaji UMR Mojokerto 2023 antara kabupaten dan kota. Harapannya, segera ada diskresi dari gubernur, agar warga yang bekerja di kota mendapat kesejahteraan hidup.